Sejarah pendidikan perempuan di Tapanuli Utara di mulai sejak tahun 1868 dengan mulai berkembangnya agama Kristen yang di bawa para zending. In June 1891 they were able to break the Dutch patrol troops in Seuruway (1895), and blockade the Dutch troops.
The results of his research that Teuku Nyak Makam succeeded in coordinating the Acehnese troops against the Dutch on the coast of East Sumatra from various leadership wings Teuku Muhammad and Teuku Tapa conducted operations on the battlefield along the East coast in 1889. The three systematic analyzes are in accordance with the formulation of the problem presented. The second presentation of data, obtained in the form of a story that is systematic and easy to understand and understand. The first is data reduction, namely the selection process, simplification. This study uses historical analysis methods, namely transcripts, books, historical monuments/relics.
The discussion Teuku Nyak Makam actively defended Aceh's sovereignty against the Dutch colonials In addition to opposing Dutch colonialism in Aceh Tiga Sagi, also on the East Coast of Aceh then Teuku Nyak Makam succeeded in consolidating troops on the East Coast. In July 1896 Teuku Nyak Makam returned to Aceh Besar and ended his struggle being arrested in Lamnga. In an important role, he delegated troops under Teuku Muhammad in Seuruway (1885), and was assisted by the Warlords Umar and Nyak Ulim to blockade the Dutch patrol in Tamiang until 1895. In addition, the front guard of the Tamiang, Langkat and Deli regional bases. Teuku Nyak Makam was a prominent warlord on the East coast of Aceh in defending sovereignty from Dutch interference. Berdasarkan putusan tersebut dapat dilihat netralitas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang berkomitmen untuk menegakan keadilan dengan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa ada keberpihakan kepada pengusaha. Putusan tersebut dibuat dengan pertimbangan yang cukup matang dan berjalan dengan konsep keadilan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang. 2) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/KPPU-M/2017 sudah berjalan sesuai dengan keadilan normatif yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Oleh karena itu dalam hal mekanisme pemberitahuan atas penggabungan dan peleburan badan usaha serta pengambilalihan saham perusahaan yang diatur dalam PP Nomor 57 Tahun 2010 merupakan contoh nyata dari fungsi kontrol sosial dari pada hukum yang tertuang melalui suatu regulasi cukup optimal. Hasil penelitian ini adalah: 1) Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia ataupun badan hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 08/Kppu-M/2017, sesuai dengan Teori Kontrol Sosial dan Teori Keadilan.
0 kommentar(er)
